Sejarah awal Integritas Papua ke dalam NKRI

 

Penulis. Ipou Gobay, 17 Mei 2013, pkl 0:55benderaENAROTALI…, salah satu wilayah di Papua yang saat ini sudah menjadi sebuah Kabupaten merupakan tempat yang bersejarah. Pada tahun 1933, Soekarno dikirim ke tempat pembuangan di Ende, Flores, dua tahun kemudian pada Januari 1935, Mohammad Hatta dan beberapa tokoh pergerakan nasional lainnya dibuang ke ENAROTALI (Wikipedia.com). Bovel Digoel yang merupakan tempat kecil dan menyeramkan pada kenyatannya memiliki andil dan dorongan inspiratif bagi tokoh proklamator dalam sejarah pembentukan NKRI mencapai kemedekaannya.

Disamping itu, di Papua juga dikenal beberapa tokoh lokal, seperti Silas Papare (pahlawan nasional dari Irian Jaya) kelahiran Serui 18 Desember 1918, yang memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi. Begitu mendengar Indonesia telah merdeka kemudian bersama teman-temannya yang tergabung dalam Batalyon Papua pada Desember 1945 melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Silas juga mendirikan beberapa organisasi lain sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda seperti PKII (Partai Kemerdekaan Indonesia Irian) tahun 1946 dan Badan Perjuangan Irian tahun 1949, termasuk menjadi salah satu anggota delegasi RI pada Perjanjian New York 1962. Ada beberapa tokoh Papua lainnya yang berperan dalam sejarah perjuangan Indonesia sebagai Pahlawan Nasional seperti Frans Kaisiepo (1921-1979) dan Marten Indey (1912-1986)yang membuktikan bahwa sejak pendudukan Belanda rakyat Papua sudah menjadi bagian dari NKRI dan berjuang bersama-sama melawan Belanda (Ketika Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, NKRI terbentuk bukan berdasarkan atas kesukuan, ras, bahasa atau agama tertentu, namun terbentuk berdasarkan rasa senasib, seperjuangan, dan azas hukum internasional yaitu azas Uti Possedetis Juris yang waktu itu sudah dipraktikan secara luas di banyak negara, mengatakan batas wilayah negara bekas jajahan yang kemudian merdeka, mengikuti batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka. Artinya, Tanah Papua (West Papua) otomatis beralih statusnya menjadi bagian wilayah Republik Indonesia sejak saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Kenyataannya kemerdekaan itu tidak serta merta dapat dinikmati. Masih ada sejumlah kesepakatan yang harus diteken oleh para founding fathers Indonesia dengan mantan penjajahnya, Belanda, seperti perjanjian Renville dan Linggarjati. Baru pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui sepenuhnya kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kedaulatan ini diikuti dengan perundingan yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949 yang secara khusus membahas masalah Papua. Namun setelah itu, lagi-lagi Belanda mengingkari hasil KMB. Belanda justru membentuk negara boneka di Papua yang diberi nama Netherland New Guinea.

Pada tahun 1961 pemerintah Belanda melakukan persiapan-persiapan untuk membentuk negara Papua yang terpisah dari NKRI dan puncaknya pada tanggal 1 Desember 1961, bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan negara Papua Barat, bendera Bintang Kejora dikibarkan dan lagu Hai, Tanahku Papua dikumandangkan untuk pertama kalinya.

Inilah awal mula benih fanatisme ke-Papua-an yang dengan sengaja disemaikan oleh Belanda dan masih tumbuh berkembang sampai dengan sekarang, pemerintah Belanda hanya ingin tetap menancapkan cengkramannya saja di bumi Papua yang pada waktu itu belum pengakuai kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.

Pada tanggal 19 Desember 1963, sebagai reaksi atas pengingkaran Belanda terhadap integritas Papua dalam bingkai NKRI maka Presiden RI Bung Karno menggalang dukungan dari negara-negara Asia-Afrika, bahkan hingga ke Uni Sovyet. kemudian Bung Karno pun mengumumkan operasi Tri Komando Rakyat (Tri Kora) berisi: Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, Kibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Papua, dan Persiapan untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan bangsa.

Kendati perang sesungguhnya tidak terjadi, namun setidaknya kebangkitan kekuatan perang Indonesia saat itu membuat Amerika Serikat khawatir masalah Papua ini bisa menyebabkan Perang Dunia Ketiga. Upaya diplomasi juga dilaksanakan untuk merebut kembali Papua.Pendekatan terhadap negara-negara lain dan PBB untuk mendukung integrasi Papua dilakukan. Sekjen PBB, U Thant, meresponnya dengan meminta salah seorang diplomat AS, Ellsworth Bunker mengajukan usulan yang dikenal dengan Bunker Proposal yang isinya mendesak pemerintah Belanda untuk segera menyerahkan Papua kepada RI Melalui proses perjuangan diplomasi yang panjang, kesepakatan RI-Belanda sedikit mencapai titik terang dengan dilaksanakannya Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962.

Agar Belanda tidak kehilangan muka, perundingan New York mengatur penyerahan kekuasaan dari Belanda atas tanah Papua dilakukan secara tidak langsung. Belanda menyerahkannya kepada PBB United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), baru setelah itu diserahkan ke pemerintah Indonesia melalaui Pepera.Untuk menyelenggarakannya, pemerintah RI dibantu oleh PBB dan diberi batas waktu sampai dengan selambat-lambatnya akhir tahun 1969.

Permasalahan Pepera 1969

Pada tanggal 1 Oktober 1962, Wakil Gubernur H. Veldkamp menyerahkan kekuasaan kepada UNTEA atas Papua. Baru pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan peralihan UNTEA menyerahkan Papua kepada pemerintah RI. UNTEA lalu mempersiapkan referendum. Proses persiapan memakan waktu tujuh tahun. Baru pada tahun 1969, Pepera pun digelar.Hasil akhirnya, masyarakat Papua memilih tetap berada dalam NKRI.Inipun belum berakhir. Hasil akhir Pepera harus diuji dalam Sidang Majelis Umum PBB.Dan sejarah mencatat, PBB mengesahkan hasil Pepera dengan sebuah Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 tanggal 19 Oktober 1969.

Kalau pun kemudian ada kampanye bahwa Pepera itu ilegal karena terjadi berbagai praktek yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, maupun standar-standar hukum internasional (one people one vote), sepintas memang tampak logis dan rasional. Tetapi sebetulnya, itu adalah bahasa kecewa sekelompok aktivis pro Papua merdeka yang lahir hasil transformasi pikiran-pikiran picik Belanda terhadap rakyat Papua. Belanda tidak mau kehilangan pengaruhnya di wilayah bekas jajahannya. Mereka tidak mau melepaskan Papua dengan berbagai dalih. Dan dalih-dalih itulah yang kemudian ditransformasikan ke dalam pikiran rakyat Papua dan generasi mudanya hingga saat ini. Para aktivis pro Papua merdeka pun terus berupaya agar di tanah Papua dilakukan referendum ulang. Padahal mereka tahu bahwa hal itu tidak mungkin bisa dilakukan.

Pepera 1969 sudah dilaksanakan sesuai kondisi medan/wilayah dan perkembangan masyarakat yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara one man one vote. Jika hal ini dipandang sebagai suatu kecacatan, tapi pada kenyataannya PBB melalui Resolusi No. 2504 telah menerima keabsahannya. Dunia Internasional pun secara mutlak menerima Pepera ditandai dengan tidak ada satupun negara yang menolak. Dalam konteks tersebut di atas resolusi yang dikeluarkan oleh PBB untuk mengakui hasil Pepera harus dianggap sebagai dokumen yang menentukan bahwa Pepera telah dilakukan (walaupun dengan sistem perwakilan) dan hasil Pepera diterima dengan baik sebagai suatu hal yang final.

Resolusi PBB No 2504 merupakan penegasan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI terhadap Papua, dan karena itu setiap upaya untuk memisahkan daerah tersebut dari NKRI merupakan penentangan terhadap hukum internasional yang berlaku, termasuk piagam PBB itu sendiri.

Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Pada 1963 OPM yang menempuh jalan kooperatif dengan pemerintah Indonesia dengan menyampaikan pesan-pesan spiritual gerakan “Cargo” yang intinya meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyerahkan kemerdekaan sesuai janji tanah dan janji leluhur.

Pada tahun 1964 OPM dokumen perjuangan yang semula akan diselundupkan ke Markas PBB di New York untuk mempertanyakan tentang status Papua dan meminta meninjau kembali persetujuan New York 15 Agustus 1962. Namun belum sempat dokumen itu diselundupkan, Terianus Aronggear ditangkap di Biak pada tanggal 12 Mei 1965 disusul jaringan bawah tanah yang ada dalam wadah organisasi yang dibentuknya.

Setelah ENAROTALI Aronggera dan kawan-kawannya tertangkap maka Awom dan kawan-kawannya melakukan suatu pemberontakan bersenjata di Manokwari secara besar-besaran dengan mulai menyerang kaserme/asrama militer di Arfai pada tanggal 28 Juli 1965.Kegiatan pemberontakan yang dilakukan OPM itu menimbulkan berbagai gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah Papua. Oleh karena itu, semenjak itu Indonesia memandang OPM sebagai separatis gerakan pengacau kemanan dan gerakan pemisahan Papua dari NKRI.

Namun ironinya, melalui temuan peneliti Universitas Cenderawasih S.A Patty (1994) terungkap bahwa OPM dalam menggerakkan perlawanan rakyat hanya menggunakan “janji-janji muluk” kepada rakyat pedesaan. Ini menunjukkan bahwa salah satu strategi pimpinan OPM adalah memanfaatkan aspirasi-aspirasi kemakmuran dan keselamatan dalam mitos-mitos kargoisme untuk menarik hati rakyat. Meskipun efektif untuk menarik minat rakyat di pedesaan, pendekatan ini hanya menjadi afirmasi bagi mitos-mitos orang Papua tentang jaman milenia baru. Rakyat tidak didorong untuk memperoleh pemahaman baru untuk menerima suatu perjuangan politik yang terprogram dan pencapaian politik secara bertahap dalam perjuangan jangka panjang. Hasilnya dapat diprediksi, ketika rakyat tidak mendapatkan apa yang diiming-imingi maka situasi akan berbalik. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa beberapa aktivis hari ini menjadi aktivis OPM lalu karena hal tertentu pada hari berikutnya kembali ke kota dan ikut program pemerintah.

Sumber: https://id-id.facebook.com

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>